Biaya politik di Indonesia mahal

Banyak yang menyebut 2013 adalah tahun penjaringan suara isu politik jelang pemilu 2014. Ahli ekonomi Ahmad Erani Yustika memperkirakan ekonomi Indonesia tetap berjalan normal lantaran sudah begitu kebal menghapai pelbagai gejolak politik. 

Namun, Erani menyayangkan biaya perhelatan pemilu di Indonesia masih terlalu mahal dibanding produk domestik bruto Indonesia. Itu membuat tokoh politik harus mencari sumber dana dari pengusaha atau perusahaan besar. Padahal, dalam setiap donasi dari pengusaha memiliki kompensasi setelah sang calon menang dalam pemilu.

Berikut penjelasan Ahmad Erani Yustika, Direktur Eksekutif INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) sekaligus Anggota BSBI (Badan Supervisi Bank Indonesia), kepada Islahuddin dari merdeka.com, Rabu (26/12) siang, di kantornya, kompleks Bank Indonesia, Kebon Sirih, Jakarta Pusat:

Apakah 2013 tahun ketidakpastian investasi karena banyak pencarian modal melalui pemilik modal atau pengusaha jelang 2014?

Sebetulnya ekonomi Indonesia sudah lumayan kebal dengan gejolak politik dan lainnya. Pengalaman 2009, ekonomi anjlok bukan karena ada perayaan politik, tapi memang lantaran ada krisis. Saya rasa sekarang pun ketika ada persiapan perhelatan pemilu sebetulnya beberapa kinerja ekonomi kita tidak ada persoalan. Saya tidak melihat ada sesuatu, kecuali drama politik sangat mencekam seperti kerusuhan dan seterusnya. Tapi kalau sekadar persaingan antar elite politik untuk mencari popularitas dan seterusnya, itu tidak akan banyak membantu.

Dalam perhitungan ekonomi, apakah biaya pemilu itu besar?

Bila dibanding Amerika Serikat, besar dan kecil itu relatif. Tapi kalau dilihat ukuran ekonomi Amerika Serikat, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia itu Rp 8.500 triliun, Amerika Serikat USD 15 triliun, nilai itu berlipat-lipat.

Sedangkan biaya satu kandidat seperti Obama sekitar Rp 20 triliun. Kalau dibanding PDBnya berapa persen? Tapi kalau di Indonesia, misalnya satu kandidat mengeluarkan Rp 1 triliun, itu masih jauh lebih tinggi secara proporsional dibandingkan di Amerika Serikat. Biaya di sini masih jauh sangat mahal untuk ongkos politik.

Saya kira secara politik harus dicarikan jalan keluar. Supaya ongkos politik itu tidak terlalu besar dan mereka mencari pelampiasan dari sumber-sumber keuangan negara. Bedanya, kalau di Amerika Serikat, khususnya Obama, benar-benar dibiayai oleh orang-orang kecil tidak memiliki hasrat untuk mendapatkan kompensasi atas sumbangan telah diberikan.

Kalau di Indonesia, donasi itu diberikan oleh perusahaan besar atau orang-orang kaya pasti memiliki motif mendapatkan akses ekonomi atas kekuasaan sudah diraih calon telah dibantu. Ini membuat situasinya jauh lebih berbahaya.

Apa saja bahaya dari pengusaha atau perusahaan besar menyumbang untuk tokoh politik?

Dana sumbangan telah diberikan akan diminta balik dalam bentuk kompensasi lain. Misalnya harus dapat proyek dari APBN, minta konsesi tambang, minta mendapatkan keistimewaan proyek atau tender. Mereka juga bisa mempengaruhi kebijakan tertentu dan itu banyak.

Apakah itu masih berjalan beriringan dalam ekonomi dan politik Indonesia?

Saya kira kalau kita lihat beberapa praktek di Indonesia yang diliput media, ada keterkaitan sangat kuat antara penyimpangan kekuasaan memiliki korelasi dengan akses-akses ekonomi.

Ada tersangka korupsi sebelumnya penyumbang penting dalam pemilu presiden. Saya rasa kalau kita mau melacak itu semua, misal lahan-lahan diberikan kemudian dikonversikan itu, setidaknya ada keistimewaan bagi dia mendapatkan izin. Hal-hal semacam itu tidak semuanya bisa diungkap, tapi bisa dirasakan. Memang biaya politik di Indonesia tinggi dan memaksa mencari dana melalui donasi dari perusahaan atau pengusaha besar dan itu ada kompensasinya.

Sampai kapan hubungan ini akan terus berjalan di Indonesia?

Saya bukan ahli politik. Tapi saya kira, kalau kita belum menemukan format bagus untuk biaya politik lebih murah. Kemudian partai memiliki kemandirian serta mekanisme penyelenggaraan atau pengawasan atas anggaran negara atau beberapa hal terkait pengelolaan BUMN. Kalau semuanya itu belum bisa dijalankan dengan transparan, kemungkinan-kemungkinan itu akan terus terjadi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s