Buruh Tolak Usulan Bayar Upah di Bawah UMP Hanya Disetujui 70% Karyawan

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta mengusulkan agar pengusaha yang hanya bisa sanggup membayar upah di bawah UMP cukup bisa disetujui oleh 70% buruh. Namun hal ini ditolak mentah-mentah oleh konfederasi serikat pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan usulan itu sulit diterima. Ia beralasan akan banyak celah yang bisa menjadi masalah baru.

“Bukan 70% tetapi harus 100%. Percuma jika yang 30% tidak setuju. Mereka bisa diajukan ketindak pidana,” katanya kepada detikFinance, Rabu (2/1/2013)

Said melanjutkan 70% tandatangan kesepakatan karyawan dan perusahaan untuk tetapkan upah bisa saja gugur jika audit akuntan publik menunjukan perusahaan yang bersangkutan tak mengalami rugi berturut-turut selama 2 tahun.

“70% bisa gugur sepanjang hasil audit akuntan publik tidak mengatakan demikian. Jadi jangan curang dan akal-akalan. Apindo dan Kadin mereka buka posko pengaduan kolektif padahal audit di setiap perusahaan itu tidak sama ini tidak dibenarkan,” tandasnya. 

Said mengatakan usulan itu merupakan bagian dari konsep negosiasi bipartit diatur dalam UU No 13/2003. Di dalam undang-undang itu ada 3 butir kesepakatan yaitu perusahaan menderita kerugian 2 tahun berturut-turut, diaudit oleh akuntan publik dan melakukan pembicaraan antara Serikat Pekerja di perusahaan.

“Sepanjang memenuhi aturan dibenarkan asal pengusaha jangan curang dan akal-akalan,” kata Said.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s